Penulis : Dr. Imanuel Gurik,S.E.,M.Ec.Dev Tokoh Intelektuan Papua Pegunungan,
Kepala BAPPEDA Kabupeten Tolikara
Presiden Prabowo Subianto, setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 pada 20 Oktober 2024, mengumumkan Kabinet Merah Putih. Di dalamnya terdapat tiga putra-putri terbaik Papua yang diangkat sebagai Menteri ESDM, Menteri HAM, serta Wakil Menteri Dalam Negeri. Penunjukan Natalius Pigai sebagai Menteri Hak Asasi Manusia menarik perhatian. Ada beberapa alasan mengapa langkah ini layak dipertimbangkan, namun juga ada tantangan yang harus dihadapi.
Pigai Layak Menjadi Menteri HAM
Natalius Pigai dikenal sebagai aktivis HAM yang vokal, memperjuangkan hak-hak masyarakat, terutama di Papua dan wilayah-wilayah tertinggal. Pengalamannya sebagai mantan anggota Komnas HAM memberikannya pemahaman mendalam tentang isu-isu HAM di Indonesia. Sebagai putra Papua, pengangkatannya juga dipandang sebagai langkah simbolis untuk meningkatkan representasi masyarakat Papua dalam pemerintahan, memperkuat inklusi, dan kontribusi dalam pembangunan nasional.
Menghadapi Tantangan sebagai Menteri HAM
Sebagai Menteri HAM, Pigai akan menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa hak-hak asasi masyarakat di seluruh Indonesia dilindungi dan dipromosikan. Tantangan utama meliputi:
Memimpin Penegakan Hak Asasi Manusia: Pigai diharapkan dapat memastikan bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM yang masih tertunda diselesaikan secara adil. Transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian kasus menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Mengintegrasikan Kebijakan HAM dalam Pemerintahan: Salah satu tugas utama Menteri HAM adalah memastikan bahwa kebijakan nasional, termasuk kebijakan pembangunan dan sumber daya alam, sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Evaluasi kebijakan perlu dilakukan untuk memastikan dampak positif bagi masyarakat.
Mengatasi Impunitas dan Memperkuat Sistem Hukum: Pigai harus bekerja untuk mengurangi impunitas dalam kasus-kasus pelanggaran HAM. Ini melibatkan penguatan kapasitas lembaga penegak hukum dan kerjasama dengan lembaga lain, seperti Komnas HAM dan aparat keamanan.
Memperbaiki Akses Keadilan untuk Kelompok Rentan: Salah satu fokus utama Pigai adalah meningkatkan akses terhadap keadilan, terutama bagi masyarakat adat dan kelompok rentan. Ini memerlukan reformasi dalam layanan hukum dan dukungan sosial.
Memantau Kebijakan yang Berdampak pada HAM: Kebijakan pemerintah terkadang dapat berdampak negatif terhadap HAM, terutama di sektor pembangunan. Pigai bertanggung jawab untuk memantau dan menyesuaikan kebijakan yang dapat menimbulkan risiko pelanggaran hak asasi.
Mampukah Pigai Membawa Perubahan?
Sebagai Menteri HAM, Pigai akan memainkan peran penting dalam mengoordinasikan upaya penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia, bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait. Keberhasilannya akan ditentukan oleh kemampuan untuk merumuskan kebijakan yang efektif, sekaligus mendapatkan dukungan dari pemerintah, legislatif, dan masyarakat sipil.
Harapan Terhadap Natalius Pigai
Pigai posisinya resmi sebagai Menteri HAM RI, publik berharap Natalius Pigai dapat membawa perubahan dalam upaya menyelesaikan berbagai masalah HAM di Tanah Air. Terutama, diharapkan akan ada peningkatan dalam pembelaan hak-hak masyarakat Papua dan wilayah lain yang mengalami kesenjangan. Pengangkatannya sebagai Menteri HAM diharapkan menjadi simbol komitmen pemerintah terhadap perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. (IG)
Comment