KARUBAGA — Dinas Sosial Kabupaten Tolikara menggelar rapat koordinasi dan evaluasi terkait penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau sembako dari Kementerian Sosial RI. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Dinas Sosial, Igari, Kabupaten Tolikara, pada Selasa (3/6/2025).
Rapat evaluasi ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Sosial Tolikara, Ibenteri Pagawak, S.IP, didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Tinton T. Febrianto, S.Pd, dan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Timotius Kogoya, SE. Turut hadir para pendamping PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dari seluruh distrik di Tolikara.
Kepala Dinas Sosial, Ibenteri Pagawak, menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan tahap pertama, serta mengidentifikasi kendala di lapangan guna merumuskan solusi ke depan.
“Rapat evaluasi ini membahas berbagai kendala yang dihadapi saat penyaluran bantuan tahap pertama. Kami bersama para pendamping mencari solusi agar pelayanan ke depan bisa lebih baik dan tepat sasaran,” ujarnya usai rapat.
Ibenteri menambahkan, rapat yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 13.00 WIT itu menyimpulkan bahwa penyaluran ke depan harus lebih efisien dan menyentuh langsung keluarga penerima manfaat (KPM) di setiap distrik.
“Saya melihat langsung dampak dari bantuan pusat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Karena itu, penting bagi kami untuk memastikan penyaluran dikontrol dan diawasi agar benar-benar sampai kepada yang membutuhkan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pendamping sosial, dan masyarakat agar program ini dapat berkontribusi nyata dalam menurunkan angka kemiskinan di Tolikara.
“Di sinilah letak peran kita bersama—baik pemerintah maupun masyarakat—untuk memberikan kontribusi terbaik demi kesejahteraan bersama,” pungkasnya. (Nay)
Comment